Contoh Penomoran Surat Mou. MoU batasan kerja merupakan surat perjanjian kerjasama yang menjelaskan tentang batasan kerja, hak, dan kewajiban dari seluruh pihak yang bersangkutan. Perjanjian antar dua pihak ini biasa dikenal dengan istilah Memorandum of Understanding (MoU). Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Reno Andi Purwanto.
Unit kerja melakukan perjanjian tanpa berkonsultasi kepada Biro Hukum. PERJANJIAN TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN Terjadi karena melakukan keterbatasan waktu dalam mempersiapkan perjanjian, tanpa melalui koordinasi teknis yang matang. Sampai saat ini Bappenas memiliki 3 NKB dengan Universitas Padjajaran untuk materi kerjasama yang hampir sama. Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi/Lembaga Lain di Luar Negeri; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah. 13.
CONTOH SURAT PERMOHONAN KERJASAMA SEBAGAI MITRA KERJA INSTANSI PEMERINTAH . Jakarta, 15 Desember 2021. Nomor : 21/LSM-KOMAKOPEPKEMENDAGRI/XII/2021 Lampiran : – Sifat : Penting Perihal : PERMOHONAN KERJASAMA SEBAGAI MITRA KERJA. Kepada, Yth: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq.
dapat diwujudkan dalam bentuk badan kerjasama antar daerah yang diatur dengan keputusan bersama; (3) Dalam penyediaan pelayanan publik, daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga; (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) yang membebani masyarakat dan daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD.
Berdasarkan PP 50 tahun 2007 tentang tata cara pelaksanaan kerjasama daerah manfaat yang ingin dicapai dari KAD antara lain adalah : 1. Menyerasikan pembangunan. 2. Mensinergikan potensi antar daerah. 3. Meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiscal. 4. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat.
secara bertanggungjawab. Daerah dapat mem-buat perjanjian bahkan kerjasama luar negeri untuk memajukan daerahnya sendiri.3 Kewena-ngan Pemerintah (daerah) membuat perjanjian sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak.4 2 Ibid, hlm. 14. 3 Noer Indriati, “Perjanjian Internasional Oleh Daerah Se-bagai Kewenangan Otonomi Daerah”, Jurnal Dinamika
otonomi daerah dan otonomi kampus; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah setuju dan sepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1
Surat perjanjian kerjasama jenis ini dibuat oleh pihak-pihak yang ingin menjalin kerjasama pada perdagangan, biasanya dilakukan oleh para pelaku usaha. Sebagai contoh, seorang penyedia barang ingin menitipkan barang jualannya di toko milik orang lain atau minimarket dengan sistem keuntungan bagi hasil.
(1.) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut “Force Majeure”) adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan Para Pihak dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. Force Majeure tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang
Dalam contoh MoU berikut ini adalah bentuk perjanjian kerjasama antar tenaga perpustakaan lebih spesifik lagi yaitu tentang tata kelola managemen perpustakaan berbasis otomasi. Hal - hal yang perlu dicantumkan dalam hal MoU ini adalah sebagai berikut : 1. Identitas instansi baik sebagai pihak pertama maupun pihak kedua.
Nama : M. Adli Jabatan` : Manager Bozie Radio Kontak : 081387141192 Alamat : Jl. Mede No. 25 Utan Kayu, Jakarta Timur Yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini, disebut sebagai Pihak Kedua Pasal 1 Ruang Lingkup Kerjasama Selama masa perjanjian berlaku, Pihak Kedua bertindak sebagai pihak pendukung kegiatan untuk kepentingan Pihak
bidang kerjasama (WR IV) untuk mengeluarkan surat keterangan persetujuan kerjasama. 3. Setelah surat keterangan ditetapkan, maka Unit kerja dapat menindaklanjuti dan dibahas bersama antar Unit Kerja atau Bagian Kerjasama dengan Unit Kerja dan/atau pejabat terkait yang diwujudkan dalam rencana kerjasama.
Wargi Bandung, hari ini telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Dengan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjajaran tentang Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata.⁣ •⁣ Sekedar menginformasikan kepada wargi sadaya, bahwa perjanjian kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kota Penelitian Kerjasama antar Lembaga dan Perguruan Tinggi. II. TUJUAN Tujuan penelitian kerjasama antar lembaga dan PT bagi para peneliti tahun anggaran 2012 adalah sebagai berikut: 1. Memfasilitasi penelitian-penelitian yang bersifat strategis yang dilakukan secara sinergi antara peneliti di Perguruan Tinggi dan lembaga negara Perjanjian kerjasama yang ditandatangi oleh kedua Kepala Daerah tersebut tentang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan di Wilayah Perbatasan. Penandatangan perjanjian tersebut di hadiri oleh Pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi serta Pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor yang dilangsungkan bertempat di
Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dokumen ini berisi ketentuan-ketentuan mengenai tujuan, ruang lingkup, prinsip, standar, prosedur, dan tanggung jawab dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Unduh pdf ini untuk mengetahui lebih lanjut.
Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini. PASAL 7. LAIN-LAIN. Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK. Ada banyak contoh surat perjanjian sewa tanah sederhana yang bisa Jagoners gunakan! Surat perjanjian adalah bagian terpenting dari proses sewa-menyewa. Kebutuhan seperti sewa rumah, ruko, bahkan tanah perlu memiliki surat perjanjaian sebagai landasan dan bukti akan adanya pihak-pihak yang setuju terkait pemakaian sementara tempat yang disewakan. TgRTg4.